Surakarta, JATMAN Online – Wahid Foundation secara resmi meluncurkan program Sekolah Damai bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Tengah di SMA Negeri (SMAN) 4 Surakarta, pada Senin (24/10).
Peluncuran program dilakukan oleh Yenny Wahid selaku Direktur Wahid Foundation bersama dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Steve Scott.
Program Sekolah Damai ini dirintis sejak 2016 yang bertujuan menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian dalam rangka mencegah intoleransi sejak dini di tingkat sekolah.
Program tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpes) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
“Sekolah Damai bukan membuat sekolah baru, tetapi memperkuat sekolah yang ada dengan mengembangkan budaya damai. Kebijakan di dalamnya mendorong praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara partisipatif, kolaboratif, dan kreatif, ” kata Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi.
Program ini memiliki prinsip dasar yang kemudian diturunkan menjadi 3 pilar yang disebut Pilar Sekolah Damai berupa pilar kebijakan sekolah, pilar praktik toleransi dan perdamaian, serta pengelolaan organisasi kesiswaan.
Hamdi memaparkan program tersebut memiliki tiga pilar utama.
Pertama, pilar kebijakan yang di antaranya adalah bahwa sekolah memiliki sistem peringatan dini untuk mencegah intoleransi. “Sehingga sebelum peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, tanda-tandanya dapat diidentifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Kedua, Hamdi melanjutkan, berupa pilar toleransi dan perdamaian yang diwujudkan dengan bagaimana pengelolaan antarsiswa dan warga sekolah; pembentukan ruang publik yang inklusif; pengembangan praktik toleransi proaktif yang tidak hanya mengakui adanya perbedaan, tapi juga proaktif berinteraksi dan perbedaan menjadi sumber kekuatan.
Pilar ketiga, pengelolaan organisasi siwa. Hal ini penting untuk dikuatkan dalam badan organisasi, agar siswa memperoleh pola kepemimpinan dengan berdasarkan nilai-nilai damai dan inklusif, sehingga di jenjang berikutnya mereka mampu mempraktikkan nilai-nilai tersebut.
Ketiga rumusan pilar tersebut bertujuan untuk dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan di lembaga pendidikan ke depannya.
Sementara itu, Yenny Wahid menyampaikan rencananya program Sekolah Damai ini akan diimplementasikan di 70 SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah yang akan diwakili oleh dua sekolah di tiap-tiap kabupaten/kota.
“Program Sekolah Damai ini sudah ada di 60 sekolah, lalu kita tingkatkan menjadi 70 sekolah. Jumlah itu sebagian besar di Jawa Tengah dan DKI Jakarta,” kata Yenny Wahid.
Yenny Wahid berharap program sekolah damai itu akan terus berlangsung dan berkelanjutan. Bahkan Ia berharap ke depan dapat dibuat sebuah peraturan bersama atau regulasi di tingkat sekolah yang terkait dengan program tersebut.
“Kami juga akan melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan, agar semua sekolah menjadi sekolah yang ramah kebhinekaan, sekolah bisa menjadi tempat di mana anak-anak tidak dibebani dengan sekat-sekat yang memisahkan mereka,” jelasnya.
Disebutkan Yenny, beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program sekolah damai itu di antaranya pelatihan-pelatihan, forum-forum, dan field trip, yang melibatkan berbagai unsur di sekolah, di antaranya guru agama dan siswa.
Melalui berbagai kegiatan itu, tujuannya adalah untuk penguatan kapasitas semua pihak yang terlibat baik guru, sekolah, siswa, dan organisasi-organisasi kemahasiswaan.
Putri sulung Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid itu menilai penguatan kapasitas guru penting karena guru berperan sebagai pembimbing anak-anak di sekolah. Di sekolah, guru dapat menjadi tempat anak bertanya atau mencurahkan isi hati atau curhat.
“Dalam banyak kasus radikalisme dilakukan oleh anak-anak yang gelisah, cemas akan masa depan, merasa ada ketidakadilan pada dirinya, dizalimi, tidak punya teman curhat, tapi begitu curhat justru ke orang yang salah dan bisa diradikalisasi. Nah, untuk itu tentunya penting sekali bagi kita menyediakan tempat yang sesuai untuk mereka dalam hal ini guru yang berperan,” ungkapnya.
Leave a Reply